Komisi IV DPRD Trenggalek : Pembangunan Puskesmas Suruh Tak Bisa Diganggu - gugat

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) membahas Rencana Amggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, Senin (14/11/2022) siang.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, berkaitan dengan rencana pembangunan Puskesmas Suruh, kemarin cantolannya belum ada.Ternyata, ada di KUA PPAS." Ini tidak boleh diganggu gugat untuk pembangunan Puskesmas Suruh.Karena, pembangunan Puskesmas ini sudah melelahkan untuk dapat di relokasi, " ucapnya.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Serentak se-Indonesia, Kapolri Instruksikan Akselerasi ke Lansia dan Anak-Anak

Sukarodin juga menyinggung terkait pengadaan tanah di Puskesmas Watulimo, yang fasilitas kesehatannya yang memadai hanya ada satu, beda dengan Panggul yang sudah ada tiga fasilitas." Maka tiba gilirannya untuk Puskesmas yang ada di Watulimo, fasilitasnya harus memadai.Karena, di sana banyak wisatawan yang mungkin memerlukan pertolongan pertama.Untuk itu perlu kiranya pengembangan, sehingga butuh biaya banyak.Apalagi status tanahnya masih milik desa, " imbuhnya.

Politis dari PKB ini menyebut, DKPP - KB perlu kiranya untuk merasionalisasi anggaran untuk pengadaan tanah di Watulimo, untuk tambahan honor kader Posyandu yang hanya Rp 50 ribu setiap bulan dan digunakan pembangunan mushola." Idealnya untuk honor kader Posyandu itu Rp 100 ribu tiap bulannya.Namun karena keterbatasan anggaran tadi ada titik temu Rp 80 ribu setiap bulan, " tandasnya (ags).

Baca juga: Direktur RSUD Dr. Soetomo Siap Dukung Proses Uji Klinis Vaksin Merah Putih