Terdampak Bendungan Bagong, Masyarakat Desa Semurup Wadul Dewan

Trenggalek - Perkumpulan Masyarakat Griya Mulya, Desa Semurup, Kecamatan Bendungan wadul dewan terkait dampak dari pembangunan Bendungan Bagong, Kamis (10/2/2022).

Rombongan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya menggelar acara hearing.

Baca juga: Direktur Kemahasiswaan UNAIR : Beragam Beasiswa Tersedia untuk Mahasiswa UNAIR

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Guswanto mengatakan, pihaknya menerima warga masyarakat Desa Semurup, yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong.

Guswanto menuturkan, mereka menanyakan dalam bentuk aspirasi terkait adanya ketimpangan antara penilaian warga dan tim apresial.

Baca juga: Kolaborasi dengan Yayasan Sarupa Bandung, PPWI Berbagi Sembako di Morut dan Luwuk

" Dalam apresial tidak ada keragaman serta kesamaan harga yang telah ditemukan boleh masyarakat, " ucapnya.

Politisi dari PDI-P ini mencontohkan, luasan tanah yang sedikit harganya lebih mahal.Sebaliknya luasan yang lebih luas harganya lebih murah.Itu yang menjadi pertanyaan mereka.

Baca juga: Riset Indonesia Indicator: Presiden Joko Widodo Merupakan Tokoh Terpopuler dan Tokoh Berpengaruh di Media Online

Selanjutnya, dia menyebut jika warga Desa Semurup meminta kepada DPRD Kabupaten Trenggalek untuk mengawal agar bisa ditemukan dengan pihak afresial, dari pertanahan serta  dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

" Pada dasarnya, warga masyarakat Desa Semurup sangat mendukung pembangunan Bendungan Bagong.Hanya saja terkait regulasi tanah yang terdampak menjadi persoalan bagi meraka, " imbuhnya.

Baca juga: Mengenal Fenomena Pick Me Girl dari Kacamata Psikologi

Dia juga menyampaikan, warga Desa Semurup yang secara keseluruhan mempunyai sejumlah 119 petak tanah ini, meminta supaya afresial mengulang kembali terkait penentuan harga tanah.Supaya tidak menimbulkan kecemburuan antara satu dengan lainnya.

" Intinya, masyarakat Terdampak pembangunan Bendungan Bagong, minta tambahan harga, yakni dari sisi luas tanah dan bangunan.Ubtuo itu kami akan memanggil afresial, BPS, Dinas PUPR serta Camat Bendungan dalam waktu dekat, ujarnya (ags).

Baca juga: TNI Angkatan Laut Peduli Pekerja Harian Lepas (PHL)