Trenggalek - DPRD Trenggalek melalui komisi II menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Aula Kantor DPRD, Kamis (13/1/2022).
Dalam rapat kerja yang melibatkan 25 OPD ini, komisi II menyoroti terkait adanya penurunan Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Ketua komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto mengatakan, rapat kerja yang digelar ini merupakan kali pertama setelah adanya perubahan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
" Jadi ini merupakan rapat perdana komisi II.Saya ditunjuk menjadi ketuanya.Ada 25 OPD yang diundang, " ucapnya.
Mugianto menuturkan, dalam rapat kali ini ada beberapa hal yang menjadi topik bahasan.Salah satunya soal PAD yang belum begitu menjanjikan.Dari APBD Kabupaten Trenggalek yang kurang lebih Rp 2 Triliun, PAD masih dibawah angka Rp 300 juta.
" Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama.Kami punya inisiatif bagaimana caranya memacu kepada OPD penghasil untuk lebih meningkatkan pendapatan.Dengan catatan tidak membebani kepada masyarakat, " imbuhnya.
Politisi dari Partai Demokrat ini enggan membicarakan berapa idealnya angka PAD yang dimaksud.Karena berbeda dengan daerah lain yang mungkin banyak industrinya.Jika di Trenggalek mungkin hanya menggali potensi - potensi yang ada.
Kang Obeng, sapaan akrabnya mencontohkan, disektor wisata yang bisa ditarik adalah sektor retribusinya.Misal, di Pantai Cenkrong, Pantai Mutiara dan Pantai Konang.
" Mungkin salah satu kendala PAD tidak meningkat karena faktor dari niatnya saja yang harus dipacu.Jadi petugas pungut yang ada di masing - masing OPD harus dipacu semangatnya.Tidak kalah penting soal SDM yang harus disiapkan agar bisa tertib dan disiplin, " tandasnya.
Ketika disinggung soal pendapatan dari rumah sakit dr.Soedomo, Kang Obeng menjelaskan, untuk rumah sakit, pihaknya fokus pada mutu pelayanan dan tidak ada orietasi pada penyumbang pendapatan.Karena rumah sakit sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)." Jadi kalau BLUD dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif pada rumah sakit tersebut, " cetusnya.
Selanjutnya, dia menerangkan, selain sektor pariwisata, ada OPD lainyang disasar untuk mendongkrak PAD.Antara lain, Dinas PUPR, PKPLH serta OPD penghasil lainnya.
" Di Dinas PUPR itu ada retribusi pengendalian menara dan di Trenggalek jumlahnya banyak.Ada yang berizin dan ada juga yang tidak ada izin IMB, Jadi kita akan kesulitan atau tidak bisa menarik retribusi oengen menara jika tida ada IMB, " kata pria yang sudah kali ketiga menjadi anggota dewan di DPRD Trenggalek.
Dia juga menyebut terkait Perumda Air Minum Tirta Wening soal pendapatan.Menurutnya, Perumda tersebut bersifat untuk sosial.
" Oleh karena itu kita butuh direktur yang kridibel dan punya visioner dalam menangani perusahan tersebut.Contoh, bisa bisa membuat inovasi mendirikan pabrik air mineral kemasan, " tutupnya (ags).
